Sosialisasi Penguatan Integritas dan Pendidikan Anti Korupsi bersama Gubernur Jawa Tengah

 


Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah hari ini menyelenggarakan Sosialisasi Penguatan Integritas dan Pendidikan Anti Korupsi bersama Gubernur Jawa Tengah. Acara yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan Live Streaming Youtube diikuti oleh Kepala Sekolah Negeri dan Swasta seluruh Jawa Tengah termasuk Kepala SMKN 10 Semarang.

Acara dimulai dengan laporan Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Arief Irwanto, selaku Kepala BPSDM. Dalam laporannya beliau mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah, Deputi KPK, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan segenap peserta.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Wawan Wardiana, mengapresiasi kegiatan ini.

“Pendidikan Anti Korupsi sangat penting diberikan kepada peserta didik. Mata pelajaran Anti Korupsi dapat disisipkan dalam mata pelajaran yang ada di sekolah. Untuk itu perlu sinergi berbagai pihak agar Pendidikan Anti Korupsi bisa diimplementasikan di Jawa Tengah” Ujar Deputi KPK

Gubernur Jawa Tengah, Bapak H. Ganjar Pranowo dalam sambutan pembukaan acara ini mengajak Kepala Sekolah dan Guru untuk menjadi contoh bagi siswa untuk tidak korupsi. Ada tiga penyebab korupsi yaitu yang pertama kelemahan sistem, kedua kelemahan integritas sumber daya manusia dan terakhir masalah kultur.

Gubernur menjelaskan cara Jawa Tengah Budayakan Anti Korupsi yaitu (1) Digitalisasi Sistem, (2) Survei Pemetaan Rawan Korupsi, (3) Mitigasi Korupsi, (4) Masyarakat Dilibatkan, (5) Pemimpin Memberi Contoh dan (6) Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi.

Selanjutnya Bapak Gubernur mengingatkan peserta mengapa kita harus anti korupsi? Hal ini tak lain untuk menciptakan reputasi baik, menciptakan budaya yang baik, menumbukan SDM dengan etika yang baik, dan memiliki potensi meningkatkan karya.

Pada akhir pengarahan, Gubernur menunjukkan penghargaan Pencegahan Korupsi yang diraih Pemerintah Propinsi Jawa Tengah antara lain Pemda Terbaik Pengelolaan LHKPN Eksekutif dan Legislatif dari KPK, Predikat Terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi secara nasional dari KPK, Sistem Akuntabilitas Kinerja Jawa Tengah Tahun 2019 memperoleh kategori A dari Menpan RI dan Hasil Survei KPK RI menilai Jawa Tengah sebagai Propinsi Paling Berintegritas tahun 2019.

Previous
Next Post »

Terimakasih Komentar Anda ConversionConversion EmoticonEmoticon